Oleh Labib Syarief
Alumni HI UIN Jakarta

Pada 12 Juni 2018, dunia ditunjukkan dengan momen yang sangat bersejarah yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un. Sebab dalam sejarah hubungan kedua negara, belum pernah kedua Presiden melakukan pertemuan secara langsung. Trump dan Kim bertemu dalam rangka membahas denuklirasasi nuklir Korut dan upaya meredakan krisis semenanjung Korea.

Padahal sebelumnya Trump sempat melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa AS membatalkan pertemuan dengan Korut. Tampaknya Korut melobby pemerintah AS, sehingga AS memutuskan untuk tetap melakukan dialog tingkat tinggi dengan negara Kim Jong Un tersebut.

Spekulasi bermunculan atas pertemuan dua negara yang mengalami hubungan yang memanas dalam beberapa dekade ini. Dari sisi Korut sendiri, ada yang berpandangan bahwa pertemuan ini hanyalah upaya Kim Jong Un untuk menaikkan citranya di dunia internasional agar dikenal sebagai negarawan dan menghilangkan persepsi negatif tentangnya. Sedangkan dari sisi AS, ada yang berpendapat pula bahwa pertemuan tersebut juga adalah upaya Trump menaikkan citranya di dalam negerinya. Trump ingin menunjukkan bahwa keputusannya bertemu Korut perlu diapresiasi, sebab belum pernah dilakukan oleh Presiden AS sebelumnya.

Terlepas dari beberapa spekulasi tersebut. Pada umumnya KTT ini bertujuan mendiskusikan upaya melucuti nuklir Korut. Tujuan ini sangat diinginkan oleh AS. Sedangkan bagi Korut juga menginginkan imbalan dari permintaan AS tersebut, yaitu jaminan keamanan dari AS untuk rezim Kim.

Menteri Luar Negeri era SBY, Marty Natalegawa menuturkan perlu kesabaran dari kedua belah pihak atas realisasi dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam KTT tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini, menurut penulis bahwa
tidak mungkin secara langsung dalam satu kali pertemuan akan terjadi perubahan yang signifikan. Seperti Korut langsung melakukan denuklirisasi secara keseluruhan dan AS langsung menarik militernya dari Korea Selatan. Sehingga diperlukan proses yang panjang dari kedua belah pihak agar apa-apa yang diharapkan dapat tercapai.

Meskipun KTT ini dapat menghasilkan sebuah penandatangan dokumen antara Korut dan AS yang di antaranya tertulis bahwa kedua belah pihak berjanji akan membentuk hubungan baru. Tetapi penulis masih meragukan komitmen kedua belah pihak. Dimana Korut bisa saja tidak mau melucuti senjata nuklirnya, karena masih tetap khawatir dengan ancaman invasi AS. Apalagi sebelum pertemuan ini, Mike Pence sempat memperingatkan bahwa Korut akan dibuat seperti Libya. Pun demikian juga dengan AS, AS bisa saja secara sepihak membatalkan kesepakatan dalam dokumen ini, apabila dirasa Korut tidak sesuai dengan keinginan AS. Sebab sebelumnya AS sendiri telah melakukan penarikan diri dalam perjanjian nuklir dengan Iran. Jika hal ini terjadi, maka hubungan AS dan Korut bisa saja kembali memburuk.

Namun setidaknya setelah adanya dokumen yang telah ditandatangani oleh Trump dan Kim di Singapura tersebut, telah berdampak terhadap beberapa perubahan terkait hubungan AS dan sekutunya dengan Korut. Di antaranya yaitu pada 19 Juni 2018, pada tanggal tersebut AS membatalkan latihan militer bersama dengan Korsel. Pada 21 Juni 2018, Jepang juga menghentikan sementara latihan evakuasi ancaman rudal Korut. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, menurut seorang pejabat AS, Korut berjanji akan mengembalikan 200 jenazah tentara AS yang wafat di negaranya ke negeri Paman Sam tersebut.

Kepentingan AS dalam KTT dengan Korut

Dalam HI, terdapat sejumlah teori untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh sebuah negara. Berikut ini beberapa analisis penulis soal kepentingan AS dalam pertemuannya dengan Korut yang menggunakan beberapa teori:

Dalam teori realisme, AS ingin menghapus ujicoba nuklir dan menghapus ancaman serangan nuklir yang dilakukan Korut ke AS. Karena bagi realis, keamanan hal utama, maka demi menjaga keamanan negaranya, AS mau bertemu dengan Korut.

Sedangkan untuk teori liberal, AS ingin merubah rezim otoriter di Korut menjadi demokrasi. Maka bagi AS, KTT ini menjadi langkah awal pembukaan demokrasi untuk Korut, meski dimulai dengan perbincangan denuklirisasi.

Kemudian bagi teori neo-realis, AS ingin berupaya membuat Korut agar lebih ‘tunduk’ atau ‘patuh’ padanya. Jika AS berhasil melakukan ini terhadap Korut. Maka AS hanya memiliki satu musuh utama di Asia Timur, yaitu China.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here