Oleh Labib Syarief

Biasanya sebagian orang sangat senang terkait dengan kebijakan populis yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak. Namun kebijakan populis yang menyiratkan kebijakan sosialis tersebut tidak selalu baik jika dilakukan secara ekstrim. Hal inilah yang terjadi di Venezuela.

Pada masa pemerintahan Hugo Chavez di Venezuela, serangkaian kebijakan sosialis dilaksanakannya. Kebijakan rezim sosialis Venezuela tersebut yaitu seperti mensubsidi bahan bakar minyak dengan sangat murah, penentuan harga bahan barang dan jasa yang dapat diakses oleh semua rakyat, utamanya rakyat miskin, nasionalisasi penuh perusahaan asing, pengontrolan pasar mata uang asing, dan sejumlah kebijakan lainnya yang sangat memanjakan rakyat.

Sayangnya kebijakan rezim sosialis Venezuela tersebut tidak dibarengi dengan penguatan pemasukkan ekonomi di dalam negeri. Venezuela hanya bergantung pada minyak, sehingga jika harga minyak turun, secara otomatis pemasukkan Venezuela pun turun drastis. Apalagi sejumlah perusahaan di internal Venezuela juga mengalami kerugian akibat penentuan patokan harga yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela.

Nasionalisasi penuh perusahaan asing juga berdampak pada banyaknya investor asing yang tidak mau menanamkan modalnya di Venezuela, karena mereka meragukan iklim investasi yang tidak sehat atas kebijakan rezim sosialis Venezuela. Akibatnya berdampak buruk, mata uang asing, utamanya dolar hanya sedikit yang masuk ke Venezuela, sehingga mata uang Venezuela, Bolivar, menjadi tidak terlalu bernilai di dunia internasional. Venezuela juga kesulitan mendapatkan pinjaman internasional.

Hal ini semakin diperparah dengan kebijakan memperbanyak jumlah uang Venezuela di dalam negeri. Sehingga terjadilah hiperinflasi. Menurut IMF, pada tahun 2018 inflasi di Venezuela mencapai 1.000.000 % (satu juta persen). Seperti yang dilansir BBC Indonesia, pada Agustus 2018 1 dolar AS mencapai nominal 6.4 juta Bolivar (dimana di Indonesia, 1 dolar AS sebesar Rp. 14.500). Jika sudah demikian, maka wajar daging ayam 2,4 Kg di Caracas, ibukota Venezuela yang hanya sebesar 2,22 dolar AS atau Rp.32.000. Namun jika dinilai dengan mata uang Venezuela kisarannya menjadi 14.600.000 Bolivar. Bahkan harga satu gulung tisu yaitu sebesar 2,6 juta Bolivar. Luar biasa bukan ! Dengan demikian hingga setidaknya Agustus 2018, mata uang Venezuela menjadi tidak berharga karena hiperinflasi.

Akibat hiperinflasi ini pula, banyak warga Venezuela bermigrasi ke negara tetangganya seperti Peru dan Ekuador untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Seperti yang dikutip CNN Indonesia, jumlah warga negara Venezuela di Peru sekitar 400 ribu dan di Ekuador sekitar 600 ribu. Dengan semakin krisisnya mata uang Venezuela, terjadi lonjakan imigran dari Venezuela. Peru mencatat di pertengahan Agustus 2018, para imigran dari Venezuela mencapai 4.500 orang sehari, padahal sebelumnya hanya sekitar 1000 orang sehari. Maka Ekuador memperketat perbatasannya, yaitu dengan meminta warga Venezuela menunjukkan paspornya yang sebelumnya dapat menggunakan kartu identitas nasional. Diinformasikan bahwa Peru juga akan mengikuti jejak langkah Ekuador untuk mencegah masuknya warga Venezuela ke negaranya secara masif.

Pada bulan Agustus 2018 untuk memulihkan keadaan, pemerintahan Venezuela yang dipimpin Nicholas Maduro melakukan kebijakan redominasi (pemotongan angka nol dalam mata uang). Namun menurut penulis, kebijakan pemerintah ini, belum tentu mendapatkan perubahan signifikan untuk perbaikan mata uang Bolivar, sebab pemerintah belum mengeluarkan kebijakan keuangan yang sangat mendasar untuk pembenahan mata uangnya.

Menurut penulis, banyak hal yang dapat dipelajari dari ambruknya mata uang Venezuela, yakni kebijakan ekonomi yang seimbang adalah sangat penting. Dimana kebijakan sosialis itu penting, namun jika terlalu ekstrim justru akan meruntuhkan ekonomi negara itu sendiri. Pun demikian juga dengan kebijakan liberalisasi, jika ekstrim juga buruk buat perekonomian suatu negara.

Maka kebijakan ekonomi yang seimbang atau tengah-tengahlah yang terbaik, yaitu antara kebijakan ekonomi yang sosialis dan yang liberal. Di satu sisi, kebijakan kerakyatan atau sosialis atau populis itu penting. Tapi di sisi lain, negara juga harus berhubungan dagang dengan negara lain. Hubungan dagang ini juga penting karena untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pemasukkan ekonomi, stabilitas ekonomi dan mata uang. Jika kebijakan di bidang ekonomi eksternal juga seimbang, tepat dan baik, maka yang menikmati juga rakyat sebuah negara itu sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here