Kamis, 24 September 2020 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH sampaikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kegiatan sosialisasi ini diadakan juga secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengatakan bahwa pemahaman 4 pilar kebangsaan perlu dipahami bagi semua kalangan masyarakat agar mampu menciptakan perdamaian manusia di Indonesia terkait Pancasila kenegaraan dan agama.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari akademisi, hingga praktisi. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat mampu memahami pilar hukum dan latar belakang terkait perdebatan NKRI vs Khilafah.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menambah kan bahwa Pancasila tidak bisa di bandingkan dengan khilafah itu hal yang tidak aple to aple. Karena dalam Pancasila, banyak diksi tuhan didalamnya.

Menurut Prof Jimly, Khilfafah sbg konsep bisa berarti (1) monarchy, (2) theocracy & (3) imperium. Ketiganya bukan bersumber dari syariat tapi dari praktik, tetapi (2) & (3) sekarang sudah tidak relevan lagi, tinggal monarchy yang masih ada, tapi tidak disepakati di BPUPKI, maka haram hukumnya untuk diperjuangkan, apalagi peluangnya sdh ditutup di Ps.37 (5) UUD 45. “Sedangkan imperium dalam arti fungsional masih bisa apabila NKRI berhasil jdi kekuatan dunia. Tapi tidak perlu dan tidak boleh pakai istilah khilafah yg mudah disalahpahami & disalahgunakan utk tujuan politik murahan dan berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa & dunia Islam” lanjutnya. Jimly beranggapan bahwa konsep negara agama juga diharamkan karena bertentangan dengan konsensus tertinggi, Pancasila & UUD 45. Maka jangan terlena dengan istilah khilafah seolah-olah pasti dianggap sebagai syariat agama. Itu cuma produk sejarah yang tidak akan pernah terulang lagi karena dinamika sunnatullah sudah tumbuh & bekembang sangat jauh di masa kini & mendatang yang tidak akan dpt dihadapi dengan romatisme terhadap masa lalu. Sayang banyak ahli tata negara yang tidak mengerti tentang Islam dan ahli syariat Islam yg tidak akrab dengan teori-teori HTN dari zaman klasik sampai era paska modern. Jadi akan lebih khilafah itu jangan disebut sebagai suatu sistem kenegaraan, sebab ia bisa terkait dengan konsep yang sangat bervariasi, yatu sistem teokrasi, sistem monarki dan dinasti atau sistem imperium seperti tergambar dalam sejarah Dinasti Umaiyah, Dinasti atau Daulat Bani Abbasiyah, Dinasti Bani Fatimiyah, Seljuk, Ottoman dan Moghul. Semuanya adalah sejarah tentang teokrasi, dinasti kerajaan dan imperium yang juga pernah dipraktikkan oleh semua peradaban, seperti Kristen Katolik, Yahudi, dan Hinduisme, pungkas Jimly.

Dialog kebangsaan ini berlangsung dalam kerangkan penyampaian sosialisasi 4 pilar kebangsaan terkait NKRI vs Khilafah dan dilanjut dengan sesi diskusi.

Riza Faradhilah mahasiswa UIN Jakarta juga menambahkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa. Pemahaman tentang perdebatan khilafah dan Pancasila perlu dipahami bagi kalangan mahasiswa. Karena pembahasan tersebut menjadi pembahasan yang sering muncul dikalangan masyarakat, sehingga diskusi pagi ini mampu membekali akademisi atau mahasiswa dalam pemahaman terkait perdebatan NKRI dan Pancasila.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here